Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Penambahan notifikasi ”Silakan perbarui aplikasi” ketika melakukan aksi berbasis internet
2. Penyesuaian Tarif PPN menjadi 12% pada pencatatan BKU TA 2025 untuk mengakomodir UU Nomor 7 Tahun 2021

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan sistem pencatatan BKU ketika berbelanja di SIPLah
2. Penambahan notifikasi ”Silakan perbarui aplikasi” ketika melakukan aksi berbasis internet
3. Perluasan fungsi tombol “Perbarui Data BKU” untuk melakukan pemeriksaan pencatatan penerimaan dana dan perubahan tanggal penerimaan dana untuk sumber dana BOSP Kinerja
4. Penyesuaian PPh 21 pada pencatatan BKU TA 2024 untuk mengakomodir PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan pada pencatatan BKU ketika berbelanja di SIPLah
2. Penambahan notifikasi ”Silakan perbarui aplikasi” ketika melakukan aksi berbasis internet
3. Satuan Pendidikan jenjang pendidikan PAUD dan Kesetaraan dapat menggunakan ARKAS 4 untuk melakukan Penganggaran serta Penatausahaan untuk sumber dana Lainnya TA 2024
4. Perubahan RKAS dapat mendukung penyesuaian nominal pagu
5. Satuan Pendidikan dapat melakukan aktivasi KK BOSP Reguler 2025

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan Integrasi ARKAS SIPLah di bagian BKU
2. Penambahan notifikasi ”Silakan perbarui aplikasi” ketika melakukan aksi berbasis internet

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Penambahan notifikasi ”Silakan perbarui aplikasi” ketika melakukan aksi berbasis internet
2. Penyesuaian tampilan panduan agar ukuran huruf di ARKAS 4 dapat terbaca lebih jelas
3. Satuan Pendidikan jenjang pendidikan PAUD dan Kesetaraan dapat menggunakan ARKAS 4 untuk melakukan Penganggaran serta Penatausahaan untuk sumber dana SiLPA BOSP Kinerja TA 2024
4. Perubahan tampilan ketika pengguna klik “Tambah Pembelanjaan” pada BKU bulan berjalan. Sebelumnya, terdapat 3 langkah dan kini disederhanakan menjadi 2 langkah untuk mendukung Halaman Pemetaan Pembelanjaan (HPP) sebagai lanjutan pembaruan integrasi ARKAS SIPLah. Pencatatan pembelanjaan SIPLah akan muncul secara otomatis di BKU setelah melalui HPP yang akan dirilis pada 20 Agustus 2024

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Penyesuaian ARKAS 4 untuk mengakomodir Isu BKU BOSP Reguler 2023
2. Penambahan notifikasi ”Silakan perbarui aplikasi” ketika melakukan aksi berbasis internet

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Penyesuaian pada laman Penatausahaan agar satuan pendidikan dapat mencatat penerimaan dana sesuai dengan kondisi pada MARKAS & BOS Salur (misal: 1 tahap bisa mencatatkan lebih dari 1 kali penerimaan)
2. Penambahan output fitur Perbarui Data BKU berupa informasi dan aksi akibat penyesuaian pencatatan penerimaan dana pada laman penatausahaan
3. Penyesuaian pada laman Penatausahaan bagian “Isi Detail Pembelanjaan tahap 1, kolom NPWP“ agar satuan pendidikan dapat mengisi NIK jika sudah dilakukan pemadanan pada kolom tersebut
4. Penambahan validasi maksimal 500 karakter pada laman Penganggaran bagian “Isi Detail Anggaran Kegiatan, kolom uraian“

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Satuan pendidikan jenjang Kesetaraan yang mendapatkan BOSP PAUD Reguler dapat melakukan pencatatan BOSP PAUD Reguler di ARKAS 4
2. Penambahan validasi pada proses tutup BKU → Tutup BKU tidak bisa dilakukan sebelum bulan dan tahun anggaran berjalan (contoh: BKU Juni 2024 tidak bisa ditutup pada bulan Mei 2024)

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan penghitungan nominal pada laporan Rekapitulasi Realisasi untuk saldo periode sebelumnya dan akhir saldo BOSP Periode saat ini
2. Perbaikan menyeluruh kode BKU 2024 yang tidak berurutan dari bulan Januari
3. Perubahan tenggat waktu pada sistem ARKAS 4 untuk penganggaran serta penatausahaan Sumber Dana Lainnya menjadi 31 Desember T+1
4. Perubahan konfigurasi pengambilan data referensi sumber dana BOSP Kinerja serta SiLPA BOSP Kinerja

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan terkait tanggal pencatatan SiLPA: 1 Januari 1970 sudah disesuaikan melalui tombol Perbarui Data BKU
2. Perbaikan terkait reset Kode BKU untuk 1 nota pembelanjaan yang memiliki lebih dari satu item pembelanjaan akan tercatat dengan Kode BKU yang sama
3. Perbaikan terkait satdik yang mengalami inkonsistensi BKU, ketika masuk ke halaman penatausahaan tampil halaman kosong

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan pencatatan ID BKU yang dimulai kembali dari nomor 1 setiap Tahun Anggaran baru
2. Perbaikan notifikasi tenggat waktu imbauan lapor BKU pada sumber dana BOSP Reguler
3. Perbaikan terkait cetak laporan: laporan tidak tampil, Tahun Anggaran SPTJM tidak sesuai, nominal realisasi tidak muncul pada laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOSP
4. Perbaikan tanggal SiLPA 1 Januari 1970 pada ARKAS/MARKAS melalui fitur Perbarui Data BKU
5. Penonaktifan fitur konversi data ARKAS 3 ke ARKAS 4
6. Pembaruan pengambilan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) untuk jenjang BOP pada kegiatan berbasis honor
7. Pembaruan notifikasi jika tombol Perbarui Data BKU diklik pada Tahun Anggaran yang telah tertutup hingga bulan Desember
8. Penyesuaian tenggat waktu pada sistem ARKAS 4 untuk penganggaran dan penatausahaan SiLPA BOS Kinerja menjadi 31 Desember T+1

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaruan fitur Perbarui Data
2. Penyesuaian waktu aktivasi BKU berdasarkan data MARKAS, bukan waktu pada perangkat laptop/komputer atau waktu eksekusi untuk mencegah eror tertutupnya BKU 2024 ketika melakukan aktivasi BKU TA 2024
3. Penyesuaian tenggat waktu pada sistem ARKAS 4 untuk penganggaran dan penatausahaan BOS Kinerja

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan laporan di Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, Rincian Belanja Barang Habis Pakai dan Laporan Rekapitulasi Realisasi agar nilai yang tampil sesuai.
2. Perbaikan fitur unduh data jika satdik sudah tutup BKU Bulan Desember. Ketika satdik sudah selesai unduh data BKU bulan Desember, maka BKU Desember akan tetap dalam kondisi tertutup.
3. Penambahan notifikasi error ketika aktivasi BKU BOSP Reguler Tahun anggaran 2024.

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Penyesuaian tenggat waktu untuk Perubahan dan Pergeseran RKAS, serta Aktivasi BKU untuk semua sumber dana menjadi 25 Juni tahun anggaran berikutnya (T+1).
2. Penambahan notifikasi informasi bahwa BKU Desember telah dikonfirmasi oleh Dinas pada MARKAS ketika satdik melakukan aksi tertentu.
3. Perbaikan laporan penatausahaan bagian Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) per sumber dana dan semua sumber dana sesuai nominal dana BOSP salur yang diterima.
4. Penghapusan notifikasi terkait informasi alokasi belanja honor pada menu Penganggaran - halaman Review Kertas Kerja - opsi Grafik Proporsi untuk sumber dana BOP Reguler jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pop up notifikasi tambahan ketika melakukan tutup BKU Desember di ARKAS 4
2. Penyesuaian di ARKAS dalam mengambil data SSH di MARKAS pada bagian penganggaran

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Jenjang Pendidikan PAUD dan Kesetaraan kini dapat menggunakan ARKAS 4 untuk melakukan Penganggaran serta Penatausahaan sumber dana BOSP Kinerja TA 2024
2. Terdapat output laporan Penggunaan Hibah Dana BOSP dalam bentuk semester dan tahunan untuk sekolah swasta per satu sumber dana BOSP Reguler, BOSP Kinerja, SiLPA BOSP Kinerja atau semua sumber dana (hanya untuk BOSP Reguler, BOSP Kinerja ataupun SiLPA BOSP Kinerja)
3. Terdapat tombol “Perbarui data” untuk melakukan pemeriksaan Buku Kas Umum sumber dana BOSP Reguler yang berkaitan dengan pencatatan SiLPA BOSP Reguler, pencatatan penerimaan dana, ataupun perubahan tanggal penerimaan dana
4. Terdapat notifikasi: aplikasi perlu diperbaharui agar aplikasi tetap dapat digunakan dengan fitur terbaru

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Saat melakukan registrasi di ARKAS 4 dan perangkat tidak mendeteksi database ARKAS 3, data ARKAS dapat diunduh melalui ARKAS 4
2. Jika database yang digunakan terdeteksi tidak valid, sistem akan menyarankan untuk mengunduh data melalui aplikasi

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaruan fitur dimana jenjang PAUD ataupun Kesetaraan dapat menggunakan ARKAS 4 untuk melakukan Perencanaan serta Penatausahaan sumber dana BOSP Reguler
2. Perubahan mekanisme Hapus BKU dimana jika satdik tutup BKU, misalnya, pada bulan Agustus dan satdik melakukan hapus BKU bulan Mei 2023, maka BKU bulan Mei 2023 akan kembali menjadi draft dan sistem tidak menghapus data bulan Mei itu
3. Pembaruan terkait opsi cetak bagian RKAS dimana ada opsi untuk mencetak kertas kerja untuk semua sumber dana
4. Penyegaran Logo ARKAS 4

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaruan terkait opsi cetak bagian RKAS dimana ada opsi untuk mencetak RKAS untuk semua sumber dana
2. Pembaruan copywrite sumber dana di ARKAS 4 BOS menjadi BOSP sesuai dengan regulasi Permendikbud 63 Tahun 2022 dan Permendagri 3 Tahun 2023
3. Satdik dapat melakukan pembaruan nominal pajak SSPD untuk menyesuaikan dengan ketentuan daerah
4. Penambahan validasi karakter pada nama toko agar pengajuan tutup BKU tidak bermasalah

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaruan validasi pecah nota: belanja kategori jasa di bulan yang sama tidak akan mendapatkan konfirmasi pecah nota
2. Penambahan laporan untuk semua sumber dana pada laporan Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Tunai, dan Buku Kas Pembantu Bank
3. Perbaikan subprogram di Laporan Rekapitulasi Realisasi untuk sumber dana BOS Kinerja tipe Kinerja Penggerak, Kinerja Prestasi, dan Kinerja Berkemajuan Baik
4. Perubahan minimum angka yang bisa diinput di setor tunai maupun tarik tunai dari 4 digit ke 1 digit
5. Perbaikan terkait data penanggung jawab yang kosong dari ARKAS 3 yang menyebabkan gagal tutup BKU atau kendala pembuatan laporan di ARKAS 4

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Opsi hapus pajak dapat dilakukan untuk semua rekening belanja
2. Opsi cetak laporan Buku Kas Umum untuk semua sumber dana yang aktif pada tahun anggaran tersebut
3. Penyesuaian tenggat waktu penganggaran BOS Kinerja
4. Opsi ubah nominal pajak untuk SIPLah via integrasi atau SIPLah non integrasi (Data SIPLah tidak ditemukan)
5. Kertas Kerja 2024 untuk perencanaan tahun mendatang

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaruan pada Pajak SIPLah untuk Satuan Pendidikan Rilis Terbatas 1 dan Rilis Terbatas 2 pada data PPN yang akan tampil di laporan Buku Kas Umum & Buku Pembantu Pajak
2. Pembaruan terkait Rekening Belanja Honorarium pada beberapa kegiatan dan pengaturan tarif PPh 21 dapat dikenakan hingga 15%
3. Pembaruan pada Pajak Transaksi SIPLah non Integrasi (Data SIPLah tidak ditemukan) dimana PPN dapat diubah menjadi SSPD sesuai konfigurasi masing-masing daerah
4. Penganggaran dan Penatausahaan dapat diinput hingga 1 digit
5. Pembaruan Penatausahaan SiLPA BOS Reguler pada nominal rincian SiLPA Tunai atau SiLPA Non Tunai bisa di isi dengan 0

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaharuan berhubungan dengan SIPLah
2. Penanganan gagal tutup BKU yang berhubungan dengan SIPLah
3. Pembaharuan terkait transaksi SIPLah dapat menyimpan data pajak PPN
4. Pembaharuan di laporan Buku Kas Umum & Pembantu Pajak
5. Pembaharuan BKU terkait rekening belanja yang tampil tidak sesuai
6. Penambahan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS & SPTJM (Bulanan)
7. Pembaharuan terkait pajak PPH di Rekening Makan Minum dapat dihapus
8. Installer dibuat berdasarkan arsitektur sistem operasi windows

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Pembaharuan terkait cara perhitungan pajak SSPD dan cara perhitungan Total Harga Bersih di semua jenis pajak
2. Pembaharuan terkait ketika satdik sedang mengisi BKU dengan kegiatan lebih dari satu
3. Pembaharuan terkait Ketika pengisian BKU via integrasi ARKAS SIPLah
4. Pembaharuan di Tutup BKU terkait validasi pada pajak bunga

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan pada tombol Perbarui Aplikasi
2. Perbaikan pada perhitungan pajak PPh 21 (NPWP dan non-NPWP)
3. Perbaikan pada pajak rekening belanja Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang
4. Perbaikan fungsi cetak pada Windows 64bit

Pembaruan yang telah dilakukan:

1. Perbaikan pada proses tutup BKU
2. Perbaikan pada proses penambahan pembelanjaan
3. Perbaikan pada form pajak
4. Pengecekan pada tahapan konversi (memastikan user menutup aplikasi ARKAS 3 terlebih dahulu)